A Simple Key For reformasi intelijen indonesia Unveiled
A Simple Key For reformasi intelijen indonesia Unveiled
Blog Article
Dalam sejarah perkembangan bangsa, Indonesia mengalami beberapa kali pendadakan strategis yang dampaknya cukup lethal. Beberapa pendadakan strategis tersebut antara lain:
Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
Kebutuhan atau kepentingan politik akhirnya harus memaksa para pelaku intelijen yang menghadapi hukum bahkan menjalani pidana. Ketentuan hukum ditegakkan namun tidak pernah menyentuh amount user.
Whilst officially faraway from coordination under Kemenkopolhukam, Mahfud emphasised that his ministry could even now inquire BIN for data. “Being a minister, I usually get details from The pinnacle of BIN and often question BIN to present presentations at ministerial conferences,” he explained.[three]
One of the variables triggering the incredible strategic intelligence ‘electric power’ was the complete Charge of intelligence by President Soeharto during the Orde Baru
Jurisprudence: Court decisions normally known as jurisprudence, or case legislation, or judge-manufactured legislation don't have a binding electricity other than for that individuals or get-togethers staying subjected to the choice. This is due to Indonesia to be a civil legislation nation (which ascribed to European continental lawful process), pursuing the Dutch, won't adopt stare decisis basic principle. Nonetheless, There's two streams of viewpoint concerning the exact same selections made 3 times by the Supreme Courtroom or maybe the Constitutional Court.
Di dalam siklus intelijen kerap terjadi kegagalan yang mengakibatkan pendadakan strategis. Kegagalan dapat terjadi dalam setiap tahap siklus ini. Kegagalan intelijen dalam kasus bom Bali I pada twelve Oktober 2012 lebih disebabkan oleh kegagalan costumer pada saat itu melakukan pengawasan terhadap kelompok teroris dan juga tidak adanya kepercayaan dari costumer kepada produser. Sebenarnya produser telah mendapatkan informasi pada tahun 1998, mereka sudah punya dokumen soal JI dan sudah disampaikan kepada AS, tapi malah dianggap remeh informasi tersebut.
Dalam UU ini tidak diatur soal perlindungan terhadap personel intelijen negara, bilamana jika instruksi oleh person
Indonesia have to do something to support Palestine in opposition to the brazen condition, Israel. It's Di Sini not at all more than enough through political gimmick
Pengabaian ini pula yang menghambat tercapainya reformasi intelijen yang lebih bersih dan mencerminkan nilai HAM. Oleh karena itu, untuk saat ini ada baiknya BIN berfokus pada pencapaian reformasi intelijen dan tentunya menyelesaikan permasalahan keamanan strategis yang terjadi selama pandemi ini.
Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.
It's not necessarily obvious which government entire body is chargeable for registering societal organizations. Write-up eight of Regulation No. seventeen of 2013 on Societal Businesses, which specified the registration authorities determined by the geographical level of a company, was struck down with the Constitutional Court in December 2014. The government has not delivered a Federal government Regulation on this matter.
Unofficial tallies of a lot of ballots from across Indonesia have indicated that Protection Minister Prabowo Subianto, a former general accused of earlier human rights violations, has received in excess of 55% from the vote inside the presidential election on February fourteen, 2024. Ahead of the election, human legal rights specialists condemned the choice by Indonesia’s outgoing president, Joko Widodo (often known as Jokowi), to award the rank of honorary four-star normal to Prabowo.
Rizal juga menyuarakan hal yang serupa dengan Aditya, bahwa akuntabilitas sangat penting dalam menjaga efektivitas pengawasan intelijen. Ia menegaskan bahwa walau pengawasan intelijen tidak bisa bersifat terbuka sepenuhnya, namun prinsip akuntabilitas harus tetap diutamakan.